Survei penilaian integritas ini meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Dari hasil survei tersebut Polri mendapat nilai terendah kedua yakni 54,01, dengan catatan.
"Kepolisian 54,01 tapi masih bintang. Sampai hari terakhir responden kepolisian internal belum memberikan respons, hanya dari luar," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan pada Kedeputian Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, saat memaparkan hasil survei, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).
Wawan menyebut instansi yang mendapat nilai tertinggi adalah Pemerintah Kota Banda Aceh dengan 77,39 poin, disusul Pemerintah Kabupaten Badung 77,11, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan 76,54, Kementerian Kesehatan 74,93.
Kemudian lima instansi selanjutnya, yakni Pemerintah Kota Madiun 74,15 poin, Kementerian Perhubungan 73,4, Pemerintah Kota Tangerang 72,87, Pemerintah Kota Banjarmasin 71,73, dan Pemerintah Kota Makassar 70,7.
Sementara itu, lima instansi yang mendapat nilai integritas terendah di antaranya, Pemerintah Kota Bengkulu dengan 58,58 poin, Pemerintah Provinsi Banten 57,64, Pemerintah Provinsi Maluku Utara 55,29, Polri 54,01, dan Pemerintah Provinsi Papua 52,91.
Wawan menjelaskan nilai indeks mendekati 100 poin menunjukkan risiko korupsi rendah serta adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik. Namun, nilai tinggi tak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi.
"Sekali lagi nilai mendekati 100 itu bagus, tapi bukan jaminan, 100 tidak korupsi," ujarnya.
Wawan mengatakan survei yang dilakukan pihaknya melibatkan responden dari pihak-pihak internal instansi sebanyak 2.084 orang, masyarakat atau pengguna layanan sebanyak 2.142 orang, dan ahli sebanyak 204 orang .
Masing-masing responden diminta menjawab pertanyaan dari empat penilaian integritas yang disusun KPK.
Menurut Wawan, kesimpulan atas hasil survei ini, indeks integritas tahun 2017 berkisar antara 52,91 hingga 77,39 poin. Permasalahan integritas internal yang masih sering ditemui adalah nepotisme dalam penerimaan pegawai 20,11 persen dan keberadaan calo 17,61 persen.
Selain itu, kata Wawan, permasalahan integritas eksternal yang masih sering ditemui adalah pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan 6,77 persen dan masih ada responden yang memberikan sesuatu kepada petugas untuk mempermudah pelayanan 5,60 persen.
"Ini tahap uji coba alat ukur yang dikembangkan. 2018 alat sudah jadi. 2019 alat bisa digunakan secara masif," ujar Wawan.
(fra/DAL)https://ift.tt/2FwNTbC
November 21, 2018 at 08:05PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2FwNTbC
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment