"Saya mendorong teman-teman DPR agar memperhatikan masalah ini agar segera bisa menyusun atau menyiarkan, mengesahkan undang-undang yang baru," kata Wiranto dalam pidatonya membuka acara Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (26/11).
Menurutnya, undang-undang penyiaran harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat.
"Sekarang perubahan cepat sekali. Maka ingat undang-undang harus direvisi. Nomor 32 tahun 2002 harus diubah," kata Wiranto.
Ia pun mengingatkan undang-undang seharusnya tidak dipandang sebagai peraturan yang dogmatis dan tidak bisa diubah. Menurutnya, undang-undang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai situasi.
"Undang-undang jangan sampai menjadi sesuatu yang sakral, dogmatis, seakan-akan tidak bisa diubah itu," katanya.
Wiranto pun menyindir proses revisi undang-undang terorisme yang dinilai lambat ditindaklanjuti oleh DPR. Ia mengeluhkan proses yang lambat itu menyebabkan aparat dibatasi undang-undang dalam memberantas teroris.
"Kalau teman-teman DPR agak lelet, kita sadarkan, loh. Saya kan, punya pengalaman undang-undang terorisme. Saya berjuang dua tahun undang-undang terorisme itu," keluhnya.
Beberapa waktu sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan pemerintah dan parlemen sudah sepakat mengambil jalan tengah terkait model penguasaan frekuensi siaran televisi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran (RUU Penyiaran).
Jalan tengah itu adalah dengan menggunakan sistem hybrid multiplex yang merupakan kombinasi single mux, di mana penyiaran dikuasai negara dan multi mux yaitu penguasaan siaran yang dapat dikuasai banyak pihak.
(ani/pmg)https://ift.tt/2RgHuCP
November 27, 2018 at 05:19AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2RgHuCP
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment