Deddy Mizwar Lapor Jokowi Sebelum Beri Rekomendasi Meikarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku sempat melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana pembangunan proyek Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, perihal pemberian rekomendasi penggunaan lahan untuk proyek milik Lippo Group itu.

"Saya juga lapor ke Pak Jokowi. 'Pak, ini beberapa pejabat publik sudah main bola liar sama Meikarta, ini adalah faktanya begini'. Pak Jokowi bilang, 'ya sudah sesuai aturan dan prosedur'. Ya sudah selesai, 84,6 hektare," kata Deddy usai diperiksa, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12).

Deddy, yang kini menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebut laporan itu dilakukan saat mendampingi kunjungan kerja Jokowi di Muara Gembong, Bekasi, pada 2017. Menurutnya, Jokowi meminta agar pemberian rekomendasi tersebut sesuai aturan dan prosedur.

"Enggak ada [intsruksi khusus], cuma itu arahannya tadi sesuai aturan dan prosedur, sudah selesai," ujarnya.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat memberikan rekomendasi lahan seluas 84,6 hektare kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dapat digunakan untuk proyek Meikarta, pada akhir Desember 2017. Deddy ketika itu menjabat sebagai Kepala BKPRD Jawa Barat.

Sebelum rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat itu keluar, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin lebih dahulu mengeluarkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, pada Mei 2017.

Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.

Deddy hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Politikus Partai Demokrat itu mengaku dicecar sekitar 31 pertanyaan oleh penyidik KPK. Pertanyaan yang dilontarkan, kata Deddy seputar pemberian rekomendasi kepada Pemkab Bekasi.

"Ya soal Meikarta lah. Rapat-rapat BKPRD, rekomendasi [lahan kepada Pemkab Bekasi untuk Meikarta]," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya ialah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sementara, tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group.

Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SGk4XV
December 12, 2018 at 11:17PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2SGk4XV
via IFTTT