Anies Masih Perlu Kaji Wacana PKS Hapus Pajak Motor

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku masih perlu mengkaji wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup bila menang dalam Pemilu 2019.

"Belum, masih dikaji lebih dahulu," kata Anies di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/11).

Anies yang diusung oleh PKS dalam Pilgub 2017 ini belum bisa menjawab tegas apakah Pemprov DKI Jakarta bakal setuju atau menolak wacana tersebut. Wacana ini pertama kali disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf.

"Dikaji dulu dong. Dikaji dulu," tegasnya.

Meskipun demikian, kata Anies, saat ini terdapat sekitar 700 kendaraan roda empat dan 4 juta kendaraan roda dua yang belum membayar pajak. Sebanyak 700 roda empat menunggak pajak sekitar Rp1,2 triliun, sedangkan 4 juta kendaraan roda dua sekitar Rp855 miliar.

Pernyataan Anies kurang tegas dibanding Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso yang menolak program PKS bila menang pada Pemilu mendatang. Santoso menyatakan pajak kendaraan bermotor, termasuk motor sampai saat ini masih menjadi andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Santoso mengatakan pajak kendaraan bermotor menyumbang jumlah yang signifikan bagi PAD DKI.

Dari data realiasi penerimaan pajak daerah DKI per 15 November 2018, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp7,2 triliun.

Kemudian penerimaan dari pajak Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,695 triliun. Lalu untuk penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,022 triliun.

Data itu tak secara rinci menjelaskan soal berapa penerimaan pajak dari sepeda motor dan berapa penerimaan pajak dari mobil.

Sorotan terhadap program PKS menghapus pajak motor juga datang dari Mabes Polri.

Polri menilai wacana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup memerlukan kajian akademis yang komprehensif dan tidak bisa diputuskan secara sepihak.

"Perlu kajian akademis yang komprehensif dan pembahasan para pihak dulu. Tidak bisa hanya diputuskan secara sepihak," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/11). (fra/agi)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RbUdXH
November 26, 2018 at 12:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2RbUdXH
via IFTTT