Australia Tunjuk Gubernur Jenderal Baru dari Kalangan Militer

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison menunjuk David Hurley untuk menduduki kursi Gubernur Jenderal, yang akan menggantikan Peter Cosgrave. Hurley adalah mantan tentara militer yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur New South Wales.

Penunjukkan Hurley tersebut diumumkan pada konferensi pers di Canberra, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (16/12).

"Saya hanya memiliki satu pilihan, pilihan pertama saya dan saat ini ia berdiri di samping saya," ujar Scott di depan wartawan bersama Hurley.

Hurley berusia 65 tahun. Ia menghabiskan karirnya sebagai tentara Australia selama 42 tahun. Puncak karirnya terjadi ketika ia didapuk sebagai kepala angkatan pertahanan pada 2011 silam.

"Saya akan sangat bangga menjadi perwakilan Australi sebagai gubernur jenderal," tutur dia.

Selama ini, peran gubernur jenderal sangat simbolis dan memiliki kekuasaan yang luas. Gubernur jenderal merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Ia berwenang dalam mengangkat menteri dan hakim duta besar, serta memberikan persetujuan untuk legislasi, termasuk menyerukan pemilihan.

Saat ini, Gubernur Jenderal Peter Cosgrave akan menyelesaikan masa jabatannya pada Maret 2019 mendatang. Ia telah bertugas selama lima tahun.

Sebetulnya, Partai Buruh mendesak Morrison untuk memperpanjang jabatan Cosgrave sampai pemilihan federal pada Mei atau dua bulan setelah masa jabatannya habis. Dengan demikian, perdana menteri baru dapat menunjuk gubernur jenderal pilihannya.

Namun, imbauan itu tak ditanggapi Morrison. Ia berkeras mengangkat Hurley. Hurley akan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur New South Wales pada Maret nanti.

"Hal ini berarti bahwa, NSW dan Australian akan melewati pergantian gubernur dan gubernur jenderal di waktu yang sama," kata Morrison.

Australia adalah negara koloni Inggris. Australia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1901, tetapi mempertahankan tradisi parlementer Westminster Inggris sejak ratusan tahun lalu.

Di negara ini, perdana menteri berwenang sebagai kepala pemerintahan, tetapi secara resmi harus melaporkan banyak hal kepada perwakilan ratu. Dalam hal ini Ratu Inggris Elizabeth.

Gubernur jenderal sendiri selalu bertindak atas saran perdana menteri dan parlemen, tetapi juga dapat membubarkan parlemen. Hal itu telah terjadi pada 1975 silam, ketika kebuntuan parlemen memblokir pengeluaran dana pemerintah, Jenderal Gubernur John Kerr memecat Perdana Menteri Buruh Gough Whitlam.

Ia mencopot Whitlam dan menggantinya dengan lawan konservatif Whitlam, serta membubarkan parlemen untuk pemilihan umum.

(kst/bir)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SOgcUT
December 16, 2018 at 05:22PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2SOgcUT
via IFTTT