"Kami akan melihat, kami akan petakan dulu apakah populasi motor ini sudah melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, mungkin kami pikirkan (penerapan ganjil-genap)," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Depok, Sabtu (5/1).
Budi menyebut wacana ganjil-genap di suatu daerah dirancang untuk menangani kemacetan sehingga daerah yang ingin menerapkan sistem itu harus dihitung tingkat kemacetannya.
"Tujuannya sebenarnya satu, yaitu me-manage kemacetan, yang kedua mengedukasi penggunaan transportasi massal. Nanti kita lihat apakah daerah tersebut sudah padat sekali atau tidak," ungkap dia.
Budi pun mencontohkan sistem ganjil genap (untuk mobil) yang diterapkan di jalan tol di sekitar daerah penyangga Ibu Kota. Sistem ini dilihat dari tingkat kelancaran jalan yang terhubung.
"Tergantung pemetaannya. Kalau memang pemetaannya memungkinkan untuk dilakukan ya dilakukan. Karena nanti pemerintah mensubstitusi dengan menyediakan bus," terang Budi.
Sebelumnya wacana ganjil-genap untuk motor di DKI Jakarta muncul dalam diskusi atau focus group discussion (FGD) yang digelar Dinas Perhubungan pada Desember 2018.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sistem tersebut bukan solusi kemacetan, dan menolak penerapannya.
Anies menjelaskan sistem ganjil-genap hanya solusi sementara untuk mengurangi kemacetan. Tujuan utamanya memindahkan para pengendara mobil ke transportasi publik massal.
"Ini adalah solusi antara. Jadi cukup sampai mobil saja," ucap Anies.
Pembatasan sepeda motor pernah diterapkan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015. Pengendara motor dilarang melintas di kawasan Bundaran HI hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
(vws/vws)
http://bit.ly/2SDP7E6
January 05, 2019 at 11:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2SDP7E6
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment