Surplus Melonjak 67 Persen, DPR Setujui Anggaran BI 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2019 dengan penerimaan sebesar Rp73,74 triliun, pengeluaran Rp44,53 triliun, dan surplus anggaran mencapai Rp29,21 triliun. Angka surplus melonjak 67 persen dibanding asumsi surplus anggaran tahun ini sebesar Rp17,45 triliun.

"Komisi XI DPR menyetujui APBI 2019," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Muhammad Prakosa yang memimpin rapat kerja kedua pihak di Gedung DPR/MPR, Senin (10/12).

Secara rinci, penerimaan tahun depan akan berasal dari penerimaan kebijakan senilai Rp46,59 triliun. Secara rinci, penerimaan kebijakan yang berasal pengelolaan moneter sekitar Rp21,68 triliun, pengelolaan sistem pembayaran Rp334,69 miliar, pengawasan makroprudensial Rp100 juta, dan selisih kurs karena transaksi Rp24,62 triliun.

Kemudian, penerimaan juga akan berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp27,14 triliun. Pos ini akan diisi oleh penerimaan dari hasil pengelolaan aset valuta asing (valas) Rp27,02 triliun, operasional kegiatan pendukung Rp35,64 miliar, dan administrasi Rp86,62 miliar.

Sementara itu, pos pengeluaran akan digunakan untuk pengeluaran kebijakan sekitar Rp34,63 triliun dan operasional Rp9,9 triliun. Anggaran pengeluaran akan digunakan untuk gaji sebesar Rp3,53 triliun, manajemen SDM Rp2,33 triliun, logistik Rp1,17 triliun, dan penyelenggaraan operasional pendukung kegiatan Rp1,18 triliun.

Dana juga akan digunakan untuk Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), pembiayaan sektor riil, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Rp470,13 miliar, penetapan dan pelaksanaan kebutuhan moneter senilai Rp28,09 triliun, anggaran pajak Rp965,19 miliar, dan cadangan anggaran Rp241,54 miliar.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan anggaran pengeluaran akan digunakan untuk menjalankan 12 program strategis yang dirancang untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, penurunan defisit transaksi berjalan, hingga pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Dalam rangka pengendalian inflasi, anggaran akan digunakan untuk keperluan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, dalam rangka penurunan defisit transaksi berjalan, anggaran akan digunakan untuk pengembangan ekspor dan pariwisata.

Lalu, anggaran juga akan digunakan untuk mendukung pembiayaan ekonomi ke sektrol riil serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kami akan mengembangkan UMKM berbasis budaya masing-masing daerah. Lalu, kami sosialisasikan, tampilkan di expo, dan lainnya," katanya.

Kemudian, anggaran juga akan mengalir untuk pemberdayaan ekonomi syariah, misalnya perluas unit usaha komunitas, seperti pesantren dan lainnya. Tak ketinggalan, BI juga mengucurkan anggaran untuk sektor pendidikan, wirausaha, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), baik yang di dalam lingkungan BI dan luar BI.

"Program pengembangan SDM melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, beasiswa penelitian, dan lainnya. Kami alokasikan anggaran untuk dukung kualitas SDM Indonesia, termasuk untuk daerah pelosok dan dari kalangan kurang mampu," jelasnya. (uli/lav)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rwyEG1
December 11, 2018 at 03:15AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2rwyEG1
via IFTTT