Panel yang dipimpin langsung Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos itu mengusulkan mempersenjatai guru dalam beberapa kasus "agar bisa merespons insiden kekerasan sesegera mungkin."
Komisi itu juga memberikan ide agar setiap sekolah bisa merekrut personel militer atau polisi veteran untuk mengamankan sekolah sekaligus menjadi "tenaga pendidik."
Mereka menganggap sebagian besar pelaku penembakan sekolah mendapat senjata api dari anggota keluarga bahkan teman-teman mereka.
Dilansir AFP, panel tersebut malah mendorong peninjauan kembali aturan kedisiplinan yang diterapkan pada 2014 lalu di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.
Aturan tersebut menyarankan alternatif sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat diksriminasi terhadap siswa kulit hitam dan latin di sekolah.
Gagasan-gagasan komite tersebut pun menuai kritikan hingga kecaman dari berbagai organisasi masyarakat, termasuk American Civil Liberties Union.
"Pemerintahan Trump mengeksploitasi sebuah tragedi untuk menjustifikasi perlindungan hak-hak sipil anak, meski bukti yang menghubungkan reformasi kedisiplinan dan insiden penembakan di sekolah tidak kuat," demikian pernyataan kelompok tersebut.
Komite tersebut memang dibentuk pada Februari lalu tak lama setelah insiden penembakan di sebuah sekolah di Parkland, Florida. Peristiwa itu menewaskan 17 siswa dan memicu protes untuk memperketat aturan kontrol senjata.
"Laporan mereka tentang keamanan sekolah sangat sarat kepentingan daripada melindungi anak-anak sekolah Amerika. Siswa dan orang tua murid sudah cukup mengalami banyak hal buruk," ucap Pelosi melalui akun Twitter pribadinya.
Berdasarkan data Washington Post, lebih dari 219 ribu siswa AS terlibat insiden penemebakan sekolah sejak pembantaian Columbine High School pada April 1999.
Sepanjang 2018, sedikitnya 40 insiden penembakan atau percobaan penembakan terjadi di sekolah-sekolah di seluruh Amerika. (rds/has)
https://ift.tt/2EwT3Cl
December 20, 2018 at 01:18AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2EwT3Cl
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment