Menteri PUPR Timbang Beri Bantuan Hukum Pejabat Terciduk KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum memutuskan apakah pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada pejabatnya yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam(28/12).

"Kami lihat dulu. Saya lihat layak atau tidak diberikan pendampingan hukum," ujar Basuki dalam konferensi pers, Jumat (28/12).

Basuki mengaku pihaknya saat ini masih perlu mengumpulkan informasi terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat kementeriannya. Ia belum tahu persis proyek air minum mana dan siapa saja pejabat yang terciduk. Saat ini menurut dia, ada ratusan proyek air minum yang dikerjakan.

"Belum tahu (proyek air minum yang terkait dugaan korupsi), informasinya belum ada. Saya kalau enggak ke sini (konferensi pers) dikira menghindar," ungkap dia.

Basuki pun mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kepada KPK. Ia meyakini KPK sudah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Saya yakin KPK sudah bekerja dengan SOP dan sudah terbukti di pelaksanaannya, sudah ada sukses story-nya jadi saya serahkan ke KPK. Soalnya sudah masuk kasus hukum," jelas dia.

(uli/agi)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CD4reN
December 29, 2018 at 06:15AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2CD4reN
via IFTTT