"Kami dukung untuk pengesahan RPP PMSE segera. Tapi yang harus diperhatikan adalah isi dari RPP harus mencerminkan keadilan dengan mengakomodasi keberlangsungan bisnis juga," kata Ketua Umum idEA Ignatius Untung ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (13/12).
Hal ini diungkap Ignatius menanggapi desakan YLKI untuk mengesahkan RPP PMSE sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi elektronik.
Ignatius mengatakan sosialisasi ini harus dilakukan agar peraturan tidak hanya dibuat untuk menguntungkan baik pebisnis maupun konsumen.Oleh karena itu Ignatius menyarankan RPP PMSE harus melibatkan seluruh stakeholder dalam ekosistem e-commerce. Ia mengaku idEA bahkan belum pernah diajak komunikasi terkait RPP PMSE, terakhir pemerintah diajak bicara pada tahun 2006.
"Rancangan terakhirnya kami belum terima. Terakhir tahun 2016 kami diajak bicara dan kalau disahkan tanpa sosialisasi ke pengusaha ya bisa berbahaya untuk ekonomi," tutur Ignatius.
"Namun jangan juga jadi kebablasan sehingga mengabaikan keberlangsungan bisnis, karena pada akhirnya konsumen juga yang dirugikan ketika bisnis tutup," kata Ignatius.
"Dipahami bahwa pebisnis sama sekali tidak anti terhadap perlindungan konsumen. Karena kalau konsumen tidak puas maka bisnis pun tidak bisa berkembang," lanjutnya.
Untuk menanggulangi lonjakan keluhan maupun pertanyaan konsumen, Indra mengatakan panitia telah menyediakan pusat Harbolnas Customer Experience. Pusat aduan dan layanan konsumen ini didedikasikan untuk para konsumen yang ingin bertanya terkait promo atau memiliki keluhan.
"Ke nomor Whatsapp atau bisa live chat secara langsung yang bisa diakses di website Harbolnas resmi," kata Indra. (jnp/eks)
https://ift.tt/2PzSABu
December 14, 2018 at 05:04AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PzSABu
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment