Dua Kementerian Lakukan Lelang Dini Kebut Serapan Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan melakukan lelang dini untuk sejumlah proyek demi mempercepat penyerapan APBN 2019. Namun begitu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono belum merinci nama-nama proyek dan pengadaan yang bisa dilakukan lelang dini.

"Tentu lelang dini kami lakukan, namun datanya tak detail," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/12).

Sekadar informasi, tahun depan, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp110,7 triliun dalam APBN 2019. Sekitar 40 persen atau Rp44,28 triliun di antaranya dialokasikan untuk proyek multiyears yang dimulai sejak 2017 lalu.

Namun, tentu saja, anggaran itu tak bisa serta merta digelontorkan di awal tahun, namun harus mengikuti tingkat kemajuan proyek-proyek yang dimaksud.

Sehingga, Kementerian PUPR memiliki sisa anggaran sebanyak 60 persen atau sekitar Rp66,42 triliun yang sedianya bisa diserap lebih awal. Namun, tidak semua pengadaan atau proyek bisa dilelang lebih awal.

"Kalau masalah lelang dini ini kan bergantung kesiapan proyeknya juga. Tapi memang, sebagian besar dari 60 persen anggaran kami yang di luar multiyears bisa terserap melalui lelang dini," imbuh Basuki.

Hal serupa juga terjadi di Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan instansinya akan melakukan lelang dini mulai 15 Desember 2018 mendatang.

Proyek yang akan dilelang Kemenhub pada bulan ini mencakup pelayanan transportasi. Salah satunya, adalah pelayanan penerbangan perintis. Dari lelang ini, ia berharap ada penyerapan anggaran yang cukup signifikan,.

Di tahun depan, Kemenhub mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp41,6 triliun. Budi berharap lelang dini ini bisa menyerap 25 persen dari anggaran atau sebesar Rp10,4 triliun.

"Ini dilelang dulu, sehingga paling lambat Januari sudah ada kontraktornya pelayanan transportasi ini. Jadi anggaran bisa terserap lebih cepat," terang Budi Karya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga agar menyerap anggaran lebih cepat. Artinya, persiapan lelang harus disiapkan lebih cepat dengan memanfaatkan sistem e-program dan e-catalog yang dikelola LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

"Dan pastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal. Fokus pada outcome, bukan sekadar output," tutur Jokowi.

Di dalam APBN 2019, belanja pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp1.634,3 triliun. Sebanyak Rp855,4 triliun atau sekitar 52,3 persen akan dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga.

(glh/bir)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GaS1hQ
December 11, 2018 at 10:01PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2GaS1hQ
via IFTTT