Selama ini, ia mengaku mendapat keluhan terkait sistem akuntansi yang berbelit-belit dan menyulitkan. Padahal, menurut Jokowi, sistem akuntansi seharusnya cepat, murah, dan aman.
"Saya minta tolong disiapkan sebuah prosedur yang orientasinya bukan performa tapi substansi, enggak usah banyak prosedur, bagaimana bisa memotong agar bisa cepat," tutur Jokowi saat membuka Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Istana Negara, Selasa (11/12).
Kongres IAI dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara.
Ia menyatakan selama ini pejabat di daerah, pusat, dan desa selalu sibuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Padahal, mereka seharusnya sibuk pada substansi yaitu menyiapkan program kerja.
Sistem pertanggungjawaban, kata Jokowi, bisa mencapai 123 laporan. Padahal itu semua seharusnya bisa disederhanakan. Hal ini terbukti dari sistem pencairan dana bantuan terhadap korban gempa Lombok yang bisa disederhanakan dari 17 laporan menjadi hanya satu laporan.
"Saya berharap sistem akutansi kita jangan membangun kepatuhan yang dilandasi dengan ketakutan akan sanksi hukum, tapi sistem akuntansi yang membangun etika sosial termasuk etika dalam birokrasi dan korporasi menghargai kesederhanaan," tuturnya.
Ia berpendapat, selama ini sistem akuntansi diterapkan untuk mewaspadai tindak penyelewengan penggunaan dana. Kenyataannya, masih banyak pemangku kepentingan yang dijerat aparat akibat penyalahgunaan anggaran.
"Artinya, pagar yang dibuat setinggi-tingginya dan bertumpuk-tumpuk enggak ada gunanya karena orientasinya harusnya akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil, dan kecepatan," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
(chri/lav)https://ift.tt/2Eq03BJ
December 12, 2018 at 12:32AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Eq03BJ
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment