PKS Yakin Penghapusan Pajak Tak Suburkan Jumlah Kendaraan

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa upaya penghapusan pajak sepeda motor tidak serta merta menambah jumlah kendaraan di jalan raya. Politikus PKS, Suhud Aliyudin menilai kenaikan jumlah sepeda motor selama ini justru dipengaruhi uang muka pembelian nol persen.

"Kenaikan jumlah kendaraan bukan karena penghapusan pajak," ujar Suhud dalam pesan singkat, Senin (26/11).

Suhud menuturkan, Pendapatan Asli Daerah dari pajak kendaraan selama ini pun tidak signifikan. Jika dihapus, kata dia, sumber PAD itu dapat diperoleh dari pendapatan daerah lain.

Suhud mengklaim pengahapusan pajak sepeda motor sebagai bentuk keberpihakan PKS terhadap rakyat. PKS melihat motor sudah menjadi alat produksi di desa maupun di kota.

"Harusnya pemda tidak membebankan (pajak) kepada rakyat kecil," ujarnya.

Di sisi lain, Suhud mengatakan penghapusan pajak sepeda motor sebagai bentuk keadilan bagi rakyat kecil. PKS, kata dia, melihat pemotongan pajak hanya dinikmati oleh orang kaya.

"Selama ini pemotongan pajak hanya dinilmati oleh orang-orang kaya seperti tax amnesty dan lain-lain," ujar Suhud.

Suhud juga menyampaikan bahwa PKS berjanji akan menghapus pajak kendaraan jika mendapat dukungan dari rakyat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf menjanjikan akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup bila menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Tujuannya, mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan, serta membuat masyarakat memiliki waktu yang lebih produktif karena terhindar dari kerepotan.

Yusuf menyebut pajak sepeda motor yang ingin dihapus meliputi PKB, PBBNKB, Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil. Sementara pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.

Wacana ini bukan tanpa kritik. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Erick Thohir meminta PKS berhitung secara matematis sebelum menjanjikan sesuatu kepada rakyat. Jangan sampai janji tersebut menyesatkan dan mengecewakan rakyat, apabila tidak bisa direalisasikan.

Erick Thohir (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Saya mungkin bukan ahlinya. Tapi mungkin para pengusul hal-hal tadi coba berhitung dulu secara matematika, kan beliau pada pintar-pintar," kata Erick di Palembang.

Erick berpendapat bila PKS ingin menghapus pajak motor sebaiknya melihat dulu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dilihat realitasnya bahwa pendapatan negara itu harus sama dengan pengeluarannya," kata dia.

(jps/ain)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SdODnw
November 26, 2018 at 10:56PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2SdODnw
via IFTTT