"Pertama, saya belum update informasi apakah memang diundang, soal keputusan dateng atau tidak tergantung temen-temen di setneg (sekretaris negara)," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'aruf Abdul Kadir Karding kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/11).
Karding mengatakan, terkait keputusan Presiden Jokowi datang atau tidak ke acara Reuni Akbar Mujahid 212 bergantung pada staf Sekretariat Negara, apakah diundang sebagai presiden bukan sebagai capres.
Senada dengan Karding, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'aruf Amin Hasto Kristiyanto mengatakan belum mendapatkan surat undangan dari PA 212. Namun demikian, Hasto berharap reuni yang diselenggarakan PA 212 bukan dijadikan sebagai kampanye terselubung.
"Ya jangan sampai reuni dijadikan sebagai kampanye terselubung, jangan sampai ada agenda-agenda yang didalamnya ada organisasi-organisasi tertentu yang menurut konstitusi kita, justru berbeda dengan garis politik," ujar Hasto di Posko Cemara, Gondangdia, Jakarta, Kamis (29/11) malam.
Lebih lanjut, kata Hasto, acara reuni dinilai wajar untuk ajang nostalgia. Ia menegaskan kembali, jangan sampai acara Reuni Akbar Mujahid 212 ini dijadikan kampanye karena kampanye massa belum dimulai.
Reuni Akbar 212 kali ini, Slamet mengatakan PA 212 memilih menggunakan kata 'mujahid' menggantikan kata 'alumni' pada nama acara. Hal itu dilakukan untuk membuka pintu bagi orang yang tak ikut Aksi Bela Islam 212 pada 2 Desember 2016 lalu.
Panitia penyelenggara mengklaim persiapan acara, hampir rampung. Sesuai rencana, aksi tetap sesuai rencana dipusatkan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
"Persiapan sudah 95 persen," kata Panglima Laskar FPI, Maman Suryadi saat dihubungi, Kamis (29/11).
Maman yang bertindak sebagai koordinator keamanan Reuni 212 mengatakan aksi akan diselenggarakan secara damai. Para peserta dipastikan tidak terprovokasi dengan segala bentuk aksi lainnya, termasuk kabar rencana aksi tandingan yang digagas Kapitra Ampera.
Menurutnya, massa aksi 212 sudah cukup dewasa menunjukkan bahwa umat Muslim bisa menyampaikan aksi dengan santun. Koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, kata Maman, sudah intensif dilakukan. (din/ain)
https://ift.tt/2BH0LYJ
November 30, 2018 at 03:24PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2BH0LYJ
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment