Berkaitan dengan administrasi pembayaran pajak, peringkat Indonesia di posisi 112. Bhima juga menyoroti birokrasi daerah yang terbilang lambat, korupsi, dan pembebasan lahan yang butuh waktu lama jika investor ingin merealisasikan investasinya.
"Itu yang harus diselesaikan dulu baru investor akan masuk, baru terasa," imbuh dia.
Di sisi lain, Project Consultant Asian Development Bank (ADB) Institute Eric Sugandi mengatakan relaksasi DNI ini tentu memiliki tujuan yang menarik; memfasilitasi PMA yang masuk ke Indonesia. Hanya saja, ada permasalahan dari segi implementasi dan sektor yang dilonggarkan, sehingga pelonggaran DNI terasa tidak efektif meski telah dirombak beberapa kali.
Masalah tersebut salah satunya berkaitan dengan bidang usaha. Menurut dia, permintaan di sektor-sektor yang terbuka pasca pelonggaran DNI dianggap kurang menguntungkan. Itu membuat investor kurang tertarik berinvestasi di sektor yang dilonggarkan.
Masalah lain berkaitan dengan momentum. Pelonggaran DNI dilakukan di tengah pertumbuhan ekonomi yang tengah lesu. Sebagai pengingat, perombakan DNI terakhir dilakukan pada 2016 silam.
Saat itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi saat itu yang dari kuartal III 2016 hingga kuartal I 2017 berturut-turut hanya 5,03 persen, 4,94 persen, hingga 5,01 kurang mengakomodasi investasi.
Maklum, jika pertumbuhan ekonomi melesu, permintaan domestik cenderung melamban. Kondisi tersebut membuat investor asing kurang agresif berinvestasi. Eric menjelaskan faktor tersebut menjadi sebab mengapa pelonggaran DNI yang terakhir tidak ampuh menjaring investasi.
"Jadi yang saya lihat dan jadi concern investor PMA di sektor-sektor ini adalah masalah permintaan dari masyarakat yang mungkin dianggap investor belum menguntungkan. Jika yang menjadi target pasar dari PMA ini adalah pasar domestik Indonesia, maka yang menjadi pertimbangan utama adalah pertumbuhan permintaan di dalam negeri," jelas Eric.
Tak hanya soal dalam negeri, kesiapan investasi di Indonesia juga mau tak mau akan dibandingkan dengan negara lain. Selain pelonggaran DNI, investasi juga perlu memdapat dukungan instrketersediaan infrastruktur, kemudahan perizinan, upah buruh, dan produktivitas sumber daya manusia yang tentunya harus lebih baik dari negara lain.
Meski demikian, ia tetap optimistis pelonggaran DNI kali ini dalam jangka panjang akan membuahkan hasil gemilang. Dengan pembukaan DNI, maka kompetisi antar pelaku semakin tercipta, sehingga terdapat efisiensi produksi dan harga barang ke konsumen nantinya bisa jauh lebih murah.
Ia ragu pelonggaran DNI akan segera mempersempit defisit transaksi berjalan dalam jangka pendek. Sebab, ketika investasi dibuka, maka PMA akan mengimpor barang modal dan bahan baku industri yang justru akan menambah beban defisit neraca perdagangan.
Mungkin saja, keinginan pemerintah untuk mendapatkan substitusi impor dari pembukaan DNI baru bisa tercipta dalam jangka panjang. "Walau kebijakan ini untuk mendorong industri substitusi impor dalam jangka panjang, dalam jangka pendek biasanya PMA akan mengimpor barang modal dan bahan baku produksi. Maka dampak kebijakan ini untuk turunkan defisit transaksi berjalan tidak banyak terlihat dalam jangka pendek," jelas Eric.
(agt)https://ift.tt/2zkBYbp
November 21, 2018 at 06:01PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2zkBYbp
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment