"Sudah tahu, tapi kami tidak terlalu (fokus) ini, karena kami tidak tahu siapa orangnya dan sekarang ini bisa siapa saja yang menulis," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/12).
Sebelumnya, tersebar surat terbuka berkop Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang terdiri dari tiga halaman. Tak tertera alamat fisik kantor dan hanya mencantumkan email serta nomor ponselnya.
Surat yang ditandatangani Kepala Staf Umum TPNPB Mayor Jenderal Teryanus Satto ini menyatakan penolakan pembangunan infrastruktur yang pemerintah lakukan di Papua Barat."Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasib sendiri (Self Determination) dan ingin pisah dari Indonesia untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajah Indonesia," bunyi surat itu.
TPNPB meminta pemerintah menghentikan pembangunan jalan Trans Papua dan mendesak agar pasukan militer ditarik dari Kabupaten Nduga. Mereka juga meminta pemerintah mengizinkan jurnalis asing, palang merah internasional, dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) masuk ke Nduga.
Mereka mengancam akan terus memerangi Indonesia jika pemerintah tidak mengabulkan permintaannya.Sementara itu, Pramono menyatakan pemerintah membangun infrastruktur di sana karena sangat dibutuhkan masyarakat sekitar. Sikap OPM yang menolak pembangunan infrastruktur menunjukan tidak pro terhadap rakyat Papua.
"Katakanlah siapa pun yang mengatakan seperti itu, menyatakan tidak butuh rakyatnya disejahterakan, itu semakin menunjukkan mereka tidak ingin masyarakat Papua semakin sejahtera," ucapnya. (chri/osc)
https://ift.tt/2EpXM9S
December 12, 2018 at 09:55PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2EpXM9S
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment