Jelang Pemilu, Junta Militer Thailand Cabut Larangan Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan junta militer Thailand mencabut larangan kampanye politik menjelang pemilihan umum 2019 mendatang.

"Partai harus bisa berkampanye untuk mempresentasikan kebijakan mereka kepada rakyat," demikian pernyataan junta militer melalui Royal Thai Government Gazatte, media pemerintah yang dibentuk pada 2014 menyusul kudeta pemerintahan sipil.

Sebagaimana dilansir AFP, salah satu tindakan militer pertama sejak merebut kekuasaan pada Mei 2014 adalah melarang segala macam kegiatan politik.

Pelarangan ini dilakukan karena ada kekhawatiran kampanye dapat membuat gaduh, terlebih karena keributan rawan terjadi dalam aksi politik di Thailand.

Kendati demikian, kegiatan kampanye maupun pertemuan politik masih dapat berlangsung, tapi harus dilakukan di bawah pengetahuan polisi.

Pengetatan aksi kampanye sudah mulai dilonggarkan sejak September, di mana partai politik diperbolehkan merekrut anggota baru dan memilih pemimpin. Namun kala itu, kegiatan kampanye dan demonstrasi di jalanan masih dilarang.

Setelah larangan kampanye resmi dicabut, pengambilan suara akan kembali dilakukan pada 24 Februari.

Tanggal pemilu ini sudah beberapa kali mundur, memungkinkan pemerintah junta mempengaruhi partai politik dan merayu pembelot dari oposisi, termasuk Partai Phuea Thai yang terbesar di Thailand yang menjadi dibubarkan karena kudeta.

Partai ini merupakan pendukung setia Yingluck Shinawatra, perdana menteri yang menjabat sebelum kudeta. Shinawatra telah memenangkan setiap pemilihan umum Thailand sejak tahun 2001.

Kini, junta bergerak gesit dan tegas untuk memastikan partai-partai yang berpihak pada Shinawatra tak menang. Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-O-Cha, berulang kali menekankan bahwa dirinya tak tertarik dalam politik.

Kendati demikian, ia dikabarkan sibuk menawarkan bantuan ekonomi di penjuru negara dan membangun aliansi dengan politikus lokal dalam beberapa bulan terakhir.

Mantan jenderal yang sebelumnya terkenal tegas dan otoriter itu kian menampilkan sisi lembutnya melalui penampilan publik dan peluang foto.

Menurut para kritikus, ke depannya junta mengharapkan pemerintahan jauh dari pengaruh partai politik dan memperkenalkan kekuasaan yang absolut.

Kini, Shinawatra dan kakaknya yang merupakan seorang miliarder, Thaksin, tinggal di pengasingan untuk menghindari hukuman penjara. (fey/has)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Enn3l9
December 12, 2018 at 12:44AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Enn3l9
via IFTTT