Sebagai langkah awal, PHJD yang akan berasal dari APBN 2019 sebesar Rp500 miliar. Namun, secara keseluruhan program ini akan bernilai Rp15 triliun untuk dikerjakan bertahap selama lima tahun (2019-2023) yang mencakup 15 provinsi dan 29 kabupaten.
Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan kerja sama sebagai wujud sinergi semua pihak yang peduli perbaikan kualitas jalan di Indonesia.
Ditjen Bina Marga, ia melanjutkan akan mendampingi provinsi dan kabupaten peserta PHJD untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan.
Adapun, program hibab bertujuan untuk membantu meningkatkan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Pemda, terutama pada koridor menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Sedangkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penerima hibah dilakukan di Jakarta pada Rabu, 12 Desember 2018.
PHJD bertujuan mendukung pemeliharaan jalan daerah mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Labuan Bajo.
Sebanyak empat provinsi, yakni Provinsi Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, serta enam kabupaten, yakni Kabupaten Belitung, Malang, Pasuruan, Lumajang, Wakatobi, dan Manggarai Barat dipilih untuk mengikuti PHJD.
Mekanisme pencairan dana hibah, yaitu Pemerintah Daerah membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik, seperti penguatan perencanaan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, keterlibatan masyarakat dan gender.
Kemudian, dana hibah dibayarkan ke pemerintah daerah jika hasil pekerjaan jalan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati sebelumnya dalam Project Management Manual (PMM).
Program lainnya, yaitu PRIM didanai melalui bantuan Pemerintah Australia, khusus untuk Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2019-2021.
Pemerintah Australia memberikan pendanaan melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk penyiapan dan pelaksanaan PRIM untuk Kabupaten Probolinggo.
Sebagai informasi PHJD merupakan pengembangan dari proyek rintisan PRIM yang dimulai sejak 2013 selama lima tahun yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat.
"Penanganan jalan provinsi dan kabupaten didasarkan pada pendekatan koridor yang menghubungkan jaringan jalan 'backbone' seperti jalan nasional (tol dan non tol) melalui jalan provinsi/kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata," pungkas Hedy.
(Antara/bir)
https://ift.tt/2QUHJGN
December 16, 2018 at 10:16PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QUHJGN
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment