Mimpi Sandi Bangun Infrastruktur Tanpa Bebani BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo jika berhasil memenangkan Pilpres 2019. Ia menekankan pembangunan akan dilakukan tanpa membebani Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sandi menjelaskan kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini berupa pembangunan infrastruktur merupakan hal yang diperlukan, karena kehadiran sarana dan prasarana bisa menunjang ekonomi masyarakat. Namun, menurut Sandi, pembangunan infrastruktur yang terlalu masif saat ini memberi dampak buruk bagi kinerja para perusahaan pelat merah.

Ia menjelaskan pemerintah kerap memberikan penugasan kepada para BUMN di bidang konstruksi ketimbang pihak swasta. Walhasil, beban keuangan yang turut ditanggung oleh para BUMN juga meningkat.

"Misalnya sekarang, saham BUMN pada turun karena penugasannya banyak, utangnya besar, dan lainnya," ucap Sandi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Menurut Sandi, seharusnya pemerintah turut memperhatikan kondisi para BUMN, termasuk kemampuan dan daya saing mereka ke depan.  Di sisi lain, penugasan kepada BUMN membuat keterlibatan pihak swasta serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi lebih minim.

"Mereka (BUMN) selalu dapat yang pertama, sehingga menutup yang kecil. Jadinya yang besar semakin besar, yang kecil semakin kecil," katanya.

Lebih lanjut, Sandi bilang, penugasan infrastruktur tak melulu harus ke BUMN agar beban yang ditanggung para perusahaan pelat merah nantinya tidak pula membebani negara.

Selain itu, sejatinya perlu dikembangkan skema pengerjaan proyek infrastruktur yang melibatkan jenis-jenis pembiayaan yang lebih inovatif.

"Kan bisa buat public partnership yang lebih banyak dengan suku bunga yang lebih kompetitif, yang nantinya juga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menjelaskan alasannya memberi banyak penugasan dalam pembangunan infrastruktur kepada BUMN. Menurut Jokowi, penugasan BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur mempertimbangkan tingkat efisiensi dari suatu investasi atau internal rate of return (IRR) yang tak masuk dalam hitungan bisnis.

Dengan mempertimbangkan IRR tersebut, proyek infrastruktur menurut Jokowi harus disuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal tersebut, tentunya hanya dapat dilakukan pada BUMN.

Sejak awal pemerintahannya, Jokowi gencar menyuntikkan PMN pada BUMN. (agi)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2S4vkNq
November 22, 2018 at 11:14PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2S4vkNq
via IFTTT