KPU Pastikan Tak Ada Penyelundupan Data DPT oleh Kemendagri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum memastikan tidak ada penyelundupan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting menanggapi kekhawatiran Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ditjen Dukcapil pernah menyampaikan 31 juta data pemilih tidak masuk DPT.

"Bukan data baru. (Yang diserahkan oleh) Dukcapil bukan data baru. Enggak ada (penambahan data)," kata Evi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (12/12).

Evi menjelaskan penetapan DPT dilakukan pertama kali pada Rabu, 5 September 2018. Kemudian pihaknya memberikan hasil penetapan DPT itu ke Dukcapil untuk dilakukan pengecekan kembali.

Berdasarkan analisis itu, Dukcapil memberitahukan ke KPU bahwa ada 31 juta pemilih yang ada di dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) belum masuk di DPT tersebut. Hasil analisis Dukcapil pun diberikan lagi ke KPU RI untuk diverifikasi.

Selanjutnya, KPU RI meneruskan data itu ke KPU di daerah, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPU meminta setiap wilayah melakukan pengecekan data. Bahkan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan menyambangi kediaman pemilih berdasarkan data.

Selain itu, verifikasi juga dilakukan dengan menyandingkan data di dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Dari sini, kata Evi, memang ditemukan data pemilih yang belum masuk DPT. Namun, hasilnya tidak mencapai 31 juta.

Selain itu, ditemukan juga pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke DPT. Misalnya, karena orang tersebut telah meninggal atau sudah tidak menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, ada juga yang merupakan data ganda.

"Sudah diverifikasi. Oleh KPU sudah. Hasilnya, memang kami menemukan ada yang belum terdaftar tapi tidak signifikan. Tidak seperti yang disebutkan 31 juta," ujarnya.

Komisioner KPU Viryan Azis. (CNN Indonesia/Fachri Fachrudin)

Sementara itu, komisioner KPU Viryan Azis mengatakan verifikasi masih berjalan. Terhadap data 31 juta pemilih, sebanyak 6,4 juta memang belum masuk ke DPT. Ini akan dimasukkan ke dalam DPT.

Kemudian, ada sekitar 10 juta pemilih tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke DPT. Selain itu, sebanyak 9,9 juta ternyata sudah ada di DPT.

Berdasarkan analisis ini juga, kata Viryan, pihaknya menemukan sekitar 4 juta data pemilih tidak ada di dalam DP4 yang diserahkan pada 15 Desember 2017.

"Ada 4 juta yang justru tidak ada di DP4 yang kami terima sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menemui komisioner KPU dan Bawaslu untuk meminta dilibatkan dalam pencermatan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum ditetapkan dalam rapat pleno yang digelar pada 16 Desember 2018.

Alasan mereka minta dilibatkan karena khawatir ada penggelembungan jumlah pemilih. Ini terkait dengan laporan Dukcapil Kemendagri yang menyebut ada 31 juta pemilih yang belum masuk DPT.

(fhr/pmg)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2LcQLd5
December 13, 2018 at 02:56AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2LcQLd5
via IFTTT