Hal itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo mengatakan khitah Muhammadiyah yaitu tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
"DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien bertentangan dengan semangat khitah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar," kata Najih dikutip Antara, Selasa (20/11) malam.
Khitah tersebut ditetapkan kembali pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar, Bali. Najih mengatakan dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.
Pada khitah Denpasar juga ditegaskan jika ada hal-hal yang dianggap genting, maka Muhammadiyah bisa menjalankan peran sebagai kelompok berkepentingan, atau menyampaikan opini maupun mendesakkan sikap.
"Di dalam khitah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres," ujarnya.
Najih mengatakan jika fatwa sampai dikeluarkan, maka dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif. Sementara Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah.
Dia juga mempertanyakan apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses jika ikut mendukung calon presiden pada pemilu. Oleh karena itu, pihaknya mendukung sikap Haedar untuk menjaga netralitas Muhammadiyah dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu capres.
"Sekali lagi, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa," kata Najih.
 Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto) |
Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais mengutarakan ketidaksetujuannya pada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir karena memberi kebebasan bagi warga Muhammadiyah untuk menentukan pilihan pada Pilpres 2019.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais, di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).
Menurut Amien, sikap pimpinan Muhammadiyah yang menyerahkan kepada kadernya untuk memilih capres masing-masing, bukan fatwa. Sehingga dibutuhkan ketegasan agar terwujud pemimpin yang sesuai harapan.
Amien mengatakan PP Muhammadiyah tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan presiden periode 2019-2024.
"Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan, maka akan saya jewer. Pemilihan presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua MPR RI periode 1999-2004 itu juga meminta Muhammadiyah menentukan sikap secara organisasi, selanjutnya disampaikan kepada umat agar pada 17 April 2019 tidak terjadi perdebatan dalam memilih.
"Pilih pemimpin yang beriman, diyakini dan tidak diragukan keislamannya. Tanpa harus saya sebut nama, pasti Muhammadiyah sudah tahu," ujar Amien. (Antara/pmg)
https://ift.tt/2KmhCD3
November 21, 2018 at 03:54PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2KmhCD3
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment