Darmin Minta Pengusaha Tenang dengan Pelonggaran DNI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kalangan pengusaha tenang dan tak gaduh dalam menyikapi penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang belum lama ini diluncurkan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelonggaran investasi asing. Apalagi, kegaduhan itu muncul hanya karena pemerintah dianggap tidak mengajak diskusi dunia usaha dalam membuat kebijakan tersebut.

Sebelumnya, dunia usaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memang sempat memberi berbagai komentar hingga meminta pemerintah menunda implementasi paket kebijakan ekonomi. Komentar mereka keluarkan karena dunia usaha merasa tidak diajak diskusi dan tidak diberi sosialisasi cukup mengenai penerbitan paket tersebut.

Darmin mengatakan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau melibatkan dunia usaha dalam penyusunan paket kebijakan. Hanya saja, pemerintah memang perlu melakukan kajian di tingkat internal dan mewujudkannya menjadi kajian sebagai bentuk keseriusan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan yang pada kuartal III 2018 terlanjur membengkak ke kisaran 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Dari kemarin kami diskusi, tapi karena daftarnya banyak, jadi kami coba jelaskan satu-satu. Jadi Kadin dan Hipmi ini bukan cuma menang-menangan. Kalau punya masukan, ya kasih, kami akan kaji bersama," ucap Darmin di kantornya, Jumat (23/11).

Di sisi lain, Darmin juga meminta dunia usaha agar tidak menyepelekan langkah yang telah dilakukan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan belakangan ini memang merupakan upaya maksimal yang dicoba untuk mengatasi defisit transaksi berjalan.

"Sekarang ini kacau kalau keenakan ngomongnya. Saat ini situasinya, defisit transaksi berjalan belum pulih. Boro-boro pulih, turun saja belum bisa," tekannya.

Pemerintah kata Darmin perlu terus mengeluarkan jurus demi jurus agar masalah defisit transaksi berjalan terselesaikan. Maka dari itu, pemerintah meracik kebijakan mulai dari pengurangan impor, peningkatan ekspor, perluasan mandatori penggunaan biodiesel 20 persen (B20) hingga yang terbaru menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, setidaknya ada tiga kebijakan yang dikeluarkan secara bersamaan, yaitu; perluasan insentif libur pajak (tax holiday), perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) atau pelonggaran investasi asing, dan perubahan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Darmin bilang berbagai jurus ini memang perlu terus menerus dikeluarkan dengan perencanaan waktu yang tepat, seperti ketika paket kebijakan ini diluncurkan. Pasalnya, saat ini nilai tukar rupiah sudah mulai menguat.

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang kembali mengerek tingkat bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen pada pertengahan bulan lalu. Kebijakan BI dinilai sudah cukup mampu menarik aliran modal asing kembali masuk ke Tanah Air.

Untuk itu, katanya, ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali menambahkan bumbu insentif, sehingga investor asing benar-benar mau masuk ke Indonesia. "Momentum ini harus dimanfaatkan dan dijaga. Tapi 'ngaruh' tidak? Ya itu harus ditunggu memang. Setidaknya kami siapkan terus kebijakannya," pungkasnya.

(uli/agt)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PQBEM6
November 24, 2018 at 01:03AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PQBEM6
via IFTTT