Anggota Bawaslu, Mochammad Afifudin mengatakan dugaan kampanye curi start itu terjadi karena KPU tidak tegas menentukan batasan kampanye di media massa.
"Soal (kampanye di dalam) jadwal dan luar jadwal itu KPU bilangnya mau mengeluarkan jadwal, tapi sekarang belum juga," kata Afifudin saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/1).
Afifudin menjelaskan KPU sebelumnya sudah berjanji membuat jadwal lengkap kampanye di media massa. Jadwal itu merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebut kampanye di media massa baru boleh dilakukan 21 hari sebelum masa tenang.
Di dalamnya terdapat media mana saja yang boleh digunakan, durasi, slot waktu, dan berbagai aturan lainnya. Aturan itu pernah dijanjikan KPU setelah pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan paslon Jokowi-Ma'ruf saat memasang iklan di salah satu surat kabar beberapa waktu lalu.Afifudin menyebut tak adanya aturan tersebut membuat celah untuk siapapun bisa berkampanye di media massa di luar jadwal. Bawaslu pun mengalami kesulitan dalam penindakan.
"Beberapa kasus yang sudah kita tindak dulu selalu saja alasan KPU akan menerbitkan jadwal kampanye di media penyiaran, tetapi sampai sekarang belum," ujarnya.
Sebab itu, Bawaslu meminta KPU untuk segera menerbitkan jadwal kampanye di media massa sebelum penyelenggaraan pada 24 Maret-13 April 2019.
"Biar tidak lagi pas Hari H belum bisa dijalankan. Hak peserta pemilu akan hilang sebagai peserta yang boleh berkampanye di media penyiaran," tutur dia.
Sebelumnya, kedua calom presiden menyampaikan visi dan misi lewat siaran televisi. Jokowi menyampaikan visi dan misi lewat program 'Visi Presiden' yang ditayangkan beberapa stasiun televisi pada Minggu (13/1).Sementara Prabowo didampingi Sandiaga Uno menyampaikan visi dan misi lewat pidato 'Indonesia Menang'. Pidato itu ditayangkan beberapa stasiun televisi pada Senin (14/1). (dhf/osc)
http://bit.ly/2TM6Fhq
January 16, 2019 at 07:22AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2TM6Fhq
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment