"Harus belajar dari [slogan] Pegadaian, 'menyelesaikan masalah tanpa masalah'," ujarnya di Jakarta Pusat, Kamis (10/1).
Ia menilai awalnya tata kelola Tanah Abang sudah cukup baik di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Ahok melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di sepinggir jalan Tanah Abang.
Namun, Tigor menilai penataan Tanah Abang di masa Anies tak menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah.Dia menyinggung soal pembangunan Jalur Penyeberangan Multiguna (JPM) atau skybridge di Tanah Abang yang memiliki 446 kios. Baginya, itu bukanlah solusi pengelolaan PKL.
JPM sendiri terdiri atas tiga lajur yakni barisan lapak untuk PKL yang dibatasi garis warna kuning sebagai wilayah mereka, jalur pedestrian, dan jalur kuning timbul bagi difabel.
Ujicoba integrasi skybridge dengan gerbang stasiun Tanah Abang juga telah dilakukan pada Jumat (7/12).Diketahui JPM mulanya dijadwalkan rampung pada 23 November. Tapi, sejumlah kendala membuat pengerjaannya molor. Salah satu hambatannya terkait dengan evaluasi arus penumpang Stasiun Tanah Abang setelah skybridge terbangun dan tersambung dengan pasar.
Tigor menilai skybridge justru akan menambah persoalan baru. Hal itu berupa tidak lakunya barang dagangan yang diperjualbelikan oleh PKL Tanah Abang.
"Bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah baru. Begitu diprotes [soal Tanah Abang] dia bikin skybridge. Bukan itu yang dibutuhkan, nanti masalahnya skybridge enggak ada yang beli, ngeri lagi persoalannya tukang dagang enggak ada yang laku," tuturnya.Menurut Tigor, bukan skybridge yang dibutuhkan untuk mengelola pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Seharusnya penegakan aturan yang ditegakkan untuk pedagang kaki lima dan penyediaan tempat yang membuat PKL tidak turun ke jalan.
(gst/arh)
http://bit.ly/2Qzgi1f
January 11, 2019 at 07:01AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Qzgi1f
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment