Sekretaris Jenderal Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) Muharom Ahmad mengatakan perubahan kebijakan itu membuat ribuan jamaah terlambat berangkat, sehingga tiket pesawat, dan pemesanan tiket hotel terpaksa dibatalkan oleh pihak travel.
"Proyeksi kami total jamaah yang tertunda ada 2.000 orang, kalau terlambat kan jamaah tidak mau tahu, yang menangguh bukan VFS, tapi travel. Jamaah tetap minta diberangkatkan atau minta uang dikembalikan," ucap Muharom, Kamis (3/1).
Ia menjelaskan kerugian pelaku usaha terhitung dari harga tiket pesawat sekitar Rp12-Rp13 juta dan pemesanan hotel untuk satu sampai dua malam pertama sebesar Rp5 juta. Artinya, pelaku usaha setidaknya menanggung kerugian sebesar Rp15 juta per jamaah.
"Jadi, sebenarnya dengan kebijakan ini jadi banyak yang gagal berangkat," sambung Muharom.
Sebagai salah satu penyelenggara jasa travel umrah dan haji, Muharom amat menyayangkan pemerintahan Arab Saudi yang mengubah aturan dengan kelengkapan data biometrik ini. Apalagi, animo masyarakat sebenarnya sedang tinggi saat ini.
"Karena cuaca terbilang bagus, jadi sebenarnya jumlah untuk umrah lagi banyak. Lalu ada aturan baru ini dan VFS Tasheel sebenarnya tidak siap," ujar Muharom.
VFS Tasheel, kata Muharom, adalah perusahaan yang memfasilitasi perekaman data biometrik yang diutus langsung oleh Kedutaan Arab Saudi. Sebelumnya, jamaah umrah bisa melakukan perekaman data biometrik saat sampai di Jeddah.
"Nah karena di Jeddah antre panjang karena dari semua jamaah rekam di sana, jadi ke negara masing-masing. Ini bagus tapi VFS belum siap sebenarnya pelayanannya," terang Muharom.
Berdasarkan catatan PATUHI, jumlah kantor VFS Tasheel saat ini hanya 34 yang berada di beberapa ibu kota provinsi. Namun, belum sampai pada wilayah terpencil.
Sementara itu, peserta umrah bukan hanya dari masyarakat kalangan menengah ke atas atau sedang, tapi juga menengah ke bawah yang tinggal di beberapa daerah terpencil.
"Jadi kan biaya lagi kalau harus ke kota untuk hanya kantor VFS saja," sambung Muharom.
Oleh karena itu, sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam PATUHI menolak keras kebijakan Kedutaan Arab Saudi ini. Ia menegaskan pihak VFS Tasheel perlu mengkaji lagi letak geografis Indonesia dan tipe masyarakat yang berangkat umrah.
"Kami ada upaya untuk menghentikan dulu pengiriman amaah umrah karena kondisinya serba tidak pasti, sudah memesan hotel lalu harus dibatalkan. Ini kan menimbulkan kerugian," tutur Muharom.
Namun, ia juga tak mengelak jika perusahaan travel umrah dan haji harus berhenti memberangkatkan jamaah untuk umrah, maka perusahaa sebenarnya tetap akan merugi. Hanya saja, jumlahnya ditaksir lebih sedikit.
"Ya paling kami keluar biaya operasional untuk menggaji karyawan. Tidak ada yang harus kami ganti rugi karena tiket hangus misalnya," pungkas Muharom.
(aud/lav)http://bit.ly/2AqIwpC
January 04, 2019 at 03:34AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AqIwpC
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment