Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Anggarannya ini masuk ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ungkap Budi, Senin (7/1).
Selain Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, Kementerian/Lembaga (K/L) yang berperan dalam mengawasi pembangunan jalan dengan campuran aspal karet ini, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah provinsi.
"Pembelian karet Rp20 miliar dengan aspal sementara di jalan negara yang di provinsi. Nanti juga penanggung jawab untuk pengawasan dan pengamanan jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan Kemendagri," papar Budi.
Namun, penggunaan karet untuk campuran bahan aspal ini bukan diperuntukkan bagi pembangunan jalan baru, melainkan hanya perbaikan jalan dengan target 93,66 kilometer (km). Budi menyebut pihak dari Kementerian PUPR sedang menyusun peta jalan terkait bisnis penyerapan karet untuk campuran aspal ini.
"Apakah nanti masuk ke gudang, nanti pembeliannya seperti apa. Ini karena karetnya kan tidak digunakan untuk satu hari saja," ucap Budi.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan bertugas menyerap suplai karet untuk transportasi yang bisa menggunakan komoditas tersebut.
"Jadi saya diminta juga untuk sektor transportasi apa saja yang bisa gunakan bantalan karet," tandas Budi.
Secara terpisah, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono menjelaskan pihaknya akan menyiapkan peralatan agar karet yang diserap pemerintah bisa dicampur dengan aspal.
"Kami gunakan tiga teknologi, latex, masterbatch, dan skat. Ini akan mendorong penggunaan karet," tutur Sigit.
Sayangnya, Sigit belum bisa membocorkan waktu yang tepat untuk penyerapan dan pengolahan karet agar bisa dicampur dengan aspal ini dimulai.
(aud/lav)http://bit.ly/2QsgTBM
January 07, 2019 at 10:44PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2QsgTBM
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment