Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan porsi BUMN di proyek infrastruktur sudah terlalu dominan. Saat itu, Jokowi pernah menyampaikan bahwa proyek-proyek yang diberikan ke BUMN adalah proyek yang memilki kelayakan (feasibility) yang rendah. Namun menurut dia, sebetulnya banyak proyek infrastruktur lain yang memiliki tingkat keekonomian mumpuni yang bisa digarap swasta.
"Memang benar apa yang dikatakan Bank Dunia, bahwa selama ini dominasinya di BUMN. Dulu alasannya adalah proyek-proyek yang diberikan ke swasta harus punya feasibility tinggi. Kalau tidak, diberikan ke BUMN," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com di Kementerian Keuangan, Senin (7/12).
Shinta menilai, kalau pun proyek infrastruktur tidak diberikan kepada swasta, pemerintah seharusnya meminta BUMN untuk bermitra dengan swasta. Saat ini, menurut dia, banyak perusahaan swasta yang sebenarnya sudah siap bermitra dengan BUMN.
Ia pun berharap, BUMN mau mengutamakan perusahaan daerah yang memang berada di lokasi infrastruktur tersebut agar proyek infrastruktur bisa memberikan efek pengganda langsung di daerah.
"Yang kami ajukan ke presiden ini adalah sinergi, swasta ini harus diberikan kesempatan. Karena bagaimana pun juga, harus diberikan kesempatan. Tapi tetap, harus dilihat juga dari aspek komersialnya. Ada win-win," imbuhnya.
Meski saat ini proyek baru (greenfield) infrastruktur kian sedikit, pengusaha mengaku tetap tertarik ikut terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur. Maka dari itu, ia ingin pemerintah konsisten dengan ketentuan sebelumnya, di mana proyek dengan nilai di bawah Rp100 miliar tidak boleh digarap BUMN dan diberikan ke swasta. Adapun, ketentuan ini tercantum di dalam Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Kementerian BUMN.
"Nah, kebijakan itu saja yang lebih baik dieksekusi. Karena sampai kapan pun, kalau tidak begini, swasta tak akan ada kesempatan. Nilai-nilai investasi yang kecil saja mereka (BUMN) membentuk anak-anak perusahaan lagi. Saya pikir, pemerintah harus dorong bagaimana keterlibatan swasta ini bisa ditingkatkan," jelas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Erwin Aksa menilai terbatasnya keterlibatan swasta kepada proyek infrastruktur pemerintah lantaran proyek yang ditawarkan kurang layak secara bisnis.
"Proyek yang menarik diambil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan yang tidak menarik diberikan ke swasta. Jadi jangan diberikan yang tulang saja tetapi dikasih juga dagingnya," tegasnya.
Erwin menilai mekanisme insentif pembiayaan yang disediakan pemerintah seperti dana dukungan tunai untuk proyek infrastruktur atau Viability Gap Fund (VGF) dan pola ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP) belum maksimal. Mekanisme pemberian insentif pun cenderung panjang. Tak heran, insentif tersebut belum banyak dimanfaatkan pelaku usaha.
Ia mengusulkan proyek yang feasible dan menarik untuk dilego kepada pihak swasta adalah proyek pembangkit listrik di Jawa dan Sumatera. Sedangkan untuk proyek jalan tol, Erwin menilai keputusan pemerintah membebankan kepada BUMN sudah tepat.
Menurut Erwin, proyek jalan tol tidak memiliki garansi dari sisi pengguna jalan, sebaliknya proyek pembangkit listrik memberikan garansi dimana produk listrik dibeli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Disamping itu, Erwin menilai proyek-proyek infrastruktur yang saat ini dikerjakan pemerintah bersifat fast track alias kejar target. Akibatnya, beberapa proyek infrastruktur kerap kali belum memenuhi kajian yang berkualitas.
"Karena fast track tentunya banyak prosedur yang dilewati, termasuk tentunya dari sisi teknis banyak yang belum dilakukan pengkajian lebih dalam," terangnya.
Sebelumnya, Bank Dunia melalui laporan Infrastructure Sector Assessment Program edisi Juni 2018 silam menyebut dominasi BUMN di proyek infrastruktur bikin peluang swasta semakin tergerus. Hal ini lantaran pemerintah memperbolehkan penugasan langsung bagi BUMN untuk mengerjakan infrastruktur yang tercermin dari serangkaian beleid yang diterbitkan sejak 2014.
Bank Dunia pun telah mengkonfirmasi bahwa laporan tersebut benar disusun pihaknya bersama dengan pemerintah, tetapi belum final. Dikonfirmasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengaku sudah pernah membahas laporan Bank Dunia tersebut. Inti laporan itu, sambung dia, untuk penguatan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terkait penyediaan infrastruktur.
"Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potensial investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," jelas Bambang. (ulf)
http://bit.ly/2QuG7zw
January 08, 2019 at 03:11AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2QuG7zw
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment