
"Kalau sekarang Pak Jokowi-JK sangat positif pada pesantren. Kalau nanti kapan rezimnya beda kemudian tidak senang pesantren, intervensi jadi terlalu jauh. Jangan sampai," ujar Said saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (10/1).
Salah satu yang disoroti, kata Said, adalah independensi pesantren. Selama ini pesantren membiayai sendiri pendidikan bagi santri-santrinya tanpa bantuan pemerintah.
Oleh karena itu, Said berharap keberadaan beleid tersebut dapat membuat pesantren menjadi lembaga pendidikan keagamaan yang setara dengan sekolah formal lainnya.
"Anggaran nanti juga harus diperhatikan, kan tidak mungkin sekaligus merata. Jangan sampai ada yang dapat ada yang enggak, karena nanti menimbulkan konflik," katanya.
Perkembangan RUU Pesantren ini, kata Said, bakal dibahas dalam pertemuan musyawarah nasional alim ulama NU di Banjar, Jawa Barat, pada akhir Februari mendatang. Acara itu rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pada prosesnya, Kementerian Agama telah menerima dan mencatat masukan dari para pemangku kepentingan terkait RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.
Setelah itu, pihaknya mengirimkan draf final persandingan RUU Pesantren ke Sekretariat Negara.
RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan itu diusulkan Komisi VIII DPR: Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP.
(rzr/pmg)http://bit.ly/2AGeChk
January 10, 2019 at 11:59PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AGeChk
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment